mencintai perbendaharaan sepenuh hati

Yang saya maksudkan dengan “perbendaharaan” pada tulisan ini adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Kementerian Keuangan RI. Tulisan ini didedikasikan untuk mengenang satu tahun bergabungnya saya dengan instansi ini dan sekaligus dalam rangka memperingati Hari Uang RI ke-65.

Apa yang tersirat dalam benak pembaca sekalian kalau mengaitkan sesuatu dengan pemerintah negara kita? Sesuatu yang negatifkah? Ya memang tak bisa dipungkiri bahwa pada eranya sekarang ini dengan jelasnya kita melihat banyak kejanggalan dengan berjalannya proses pemerintahan kita, khususnya apabila dipandang dari sudut pandang perpolitikan.

Dengan profesi yang saya jalani sekarang, yakni sebagai Pegawai Negeri Sipil (sebenarnya sih masih calon, belum diangkat jadi PNS hehehe), jelaslah keberadaan dan sudut pandang saya kini ada pada sisi pro-pemerintah seharusnya. Saya sudah menjadi salah satu bagian dari aparatur penyelenggara pemerintahan dengan profesi ini, keterikatan ini sudah menjadi kewajiban saya untuk dijalankan sebaik mungkin karena ada amanah rakyat yang teremban pada profesi ini.

Tentu dengan kesadaran saya akan citra, resiko, dan baik-buruknya profesi ini, saya telah memilihnya sebagai profesi saya. Sejauh pengalaman saya bergabung dan menjalani profesi hingga sekarang, memang sudah saya temui, walau masih belum banyak, fenomena riil dari apa yang sering dikatakan oleh masyarakat atau media massa, baik itu dari segi positif atau negatifnya.

Lalu, bagaimanakah kecenderungan saya setelah menjalani profesi ini untuk paruh waktu hingga sekarang? Sudahkah saya mampu menghayatinya dengan baik dan dapat menjalankannya pada koridor yang tepat? Sudahkah saya memiliki kecintaan pada instansi pemerintahan tempat saya bergabung?

Rasa cinta memang merupakan suatu kekuatan yang menjadikan seseorang dapat mencapai kemampuan optimalnya meraih suatu tujuan. Dalam kaitannya dengan profesi dan instansi tempat saya bergabung, saya membutuhkan adanya rasa cinta itu agar saya dapat mengoptimalkan peran serta saya sesuai yang diharapkan.

Mencintai perbendaharaan sepenuh hati, inilah yang terlintas dalam pikiran saya dengan mengulas ulang perjalanan saya bergabung dengan instansi ini. Kecintaan inilah yang harus saya tumbuhkan dan senantiasa untuk ditingkatkan lagi ke depannya. Cinta ini bukan cinta yang buta, sehingga mengabaikan kekurangan-kekurangan yang ada pada sosok yang dicintai, tetapi cinta yang ini adalah cinta yang membangun, turut serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang hingga sekarang masih ada menuju kondisi yang lebih baik dan ideal lagi.

Kalau ditanya, memangnya apa sih yang membuat saya cinta dengan instansi saya sekarang ini. Agak susah sebenarnya bagi saya pribadi untuk menjawab pertanyaan ini karena cinta pada dasarnya adalah suatu hal yang begitu subyektif dan abstrak, sehingga penjelasan yang diperlukan membutuhkan kata-kata dan pendiskripsian yang tepat untuk itu. Hm tetapi kiranya berdasar apa yang telah saya amati, berikut inilah yang menjadikan cinta saya ini tumbuh dan semoga dapat saya cintai sepenuh hati...

Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Profesional, Modern, dan Akuntabel

Visi Ditjen Perbendaharaan inilah yang pada mulanya menjadikan saya begitu kagum dengan instansi saya ini. Memang pencantuman visi dengan kata-kata yang demikian rasanya seperti ‘obralan janji khas pemerintah’ yang sering dianggap oleh masyarakat atau media massa sebagai hal yang belum bisa dibuktikan.

Namun rangkaian kata ini bukanlah sekadar pernyataan normatif saja rupanya. Visi yang sudah ditetapkan ini terbentuk melalui proses penjabaran ilmiah dan mempunyai strategi secara rinci, sehingga menjadikannya tidaklah sekadar pernyataan normatif belaka.

Seluruh unit pada Kementerian Keuangan RI, termasuk DJPB di dalamnya, sekarang ini sudah menerapkan mekanisme pengelolaan kinerja dengan sistem Balance Scorecard. Sistem ini merupakan best practice yang sudah diterapkan pada organisasi pemerintahan ataupun swasta sehubungan dengan aspek pengelolaan kinerja. Pada sistem ini, semua item tugas pokok dan fungsi mempunyai skema strategi penilaian berjenjang dan merupakan penjabaran turunan dari visi yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Pada setiap jenjang penilaian inilah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolak ukur pencapaian kinerja secara konkret sudah sesuai dengan tujuan atau tidak. Dengan demikian, apakah suatu organisasi sudah menjalankan visinya atau tidak, dapat diukur secara objektif melalui mekanisme ini. Lebih lanjutnya mengenai balance scorecard dapat dipelajari melalui unduhan file pada tautan ini.

Spirit untuk menjalankan visi ini tampak kentara begitu gencar ditanamkan pada seluruh pegawai DJPB. Seluruh proses pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi dari setiap lini dapat dipastikan terdapat ketersinggungannya dengan upaya pencapaian visi ini. Riilnya yang saya amati dari apa yang saya jalankan dari profesi dalam instansi ini, visi tersebut diterapkan dalam keprofesionalan menjalankan seluruh proses bisnis organisasi sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) dan peraturan teknis perbendaharaan yang berlaku, modernitas sistem dengan digitalitasi proses bisnis melalui berbagai aplikasi perbendaharaan, dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja organisasi dengan kesediaan menandatangani kontrak kinerja yang mengikat seluruh jajaran dari pejabat hingga pelaksana.

Memang pencapaian akan visi ini masih belum 100% dijalankan dengan sempurna secara idealnya. Pencapaian kinerja DJPB pada tahun 2010 lalu dapat dilihat pada Annual Report DJPB 2010 (dapat diunduh pada tautan ini). Hal ini dikarenakan masih adanya kendala-kendala yang dihadapi organisasi dan masih belum ditemukan solusi terbaik untuk itu. Walaupun begitu, tekad untuk menuju kesempurnaan itu masih ada dan seluruh jajaran terkait dikerahkan pada hal tersebut.

Menuju Transformasi Kelembagaan (Reformasi Birokrasi Jilid II)

Perjalanan munculnya DJPB sebagai salah satu unit pemerintahan (khususnya dalam bidang keuangan negara) menempuh begitu panjangnya lika-liku sejarah dan proses penyempurnaan seiring dengan sejarah bagaimana negara kita berdiri.

Hal ihwal keuangan negara memang termasuk dalam hal yang begitu penuh resiko dan rentan dengan segala bentuk penyimpangan. Hal inilah yang menjadi bagian kelam yang pernah dialami oleh DJPB. Tak dapat dipungkiri pada masa lalu, praktek-praktek tidak sehat ada dan merajalela. Korupsi , suap, penyalahgunaan wewenang, dan berbagai macam bentuk penyimpangan dahulu menjadi hal yang dianggap wajar agar suatu fungsi pemerintahan dapat berjalan. Namun, apa yang terjadi bukanlah fungsi pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yang kemudian terjadi adalah kebobrokan yang ternyata sudah sedemikian akutnya dan memberikan berbagai bentuk dampak negatif.

Dengan dirasakannya kebobrokan dan dampak negatif itu, maka pembenahan organisasi merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. Semangat pembenahan ini kemudian dicetuskan dalam program yang disebut dengan Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi inilah yang menjadikan DJPB lahir kembali dengan wajah dan spirit yang baru.

Tahun 2004 menjadi era Reformasi Birokrasi tersebut berjalan dan berimbas secara nyata pada DJPB. Semula hal ihwal perbendaharaan negara termasuk ke dalam salah satu bagian dari Direktorat Jenderal Anggaran. Namun, dengan adanya pembenahan organisasi dengan penajaman fungsi pada seluruh unit Kementerian Keuangan sesuai dengan amanat Reformasi Birokrasi, maka tugas perbendaharaan negara dipisahkan sendiri dan muncullah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai unit eselon I di Kementerian Keuangan.

Reformasi Birokrasi tidak hanya seputar pembentukan unit baru dengan fungsi DJPB yang lebih spesifik, namun perangkat sistem juga diubah dengan menganut pada paket Undang-undang Keuangan Negara baru yang memang dijiwai oleh semangat pembaruan dan melepaskan diri dari cengkraman praktek KKN yang tidak sehat. Perlu diketahui, pada era sebelumnya, keuangan negara menganut pada peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan dengan perkembangan keilmuan terkini, masih menggunakan peraturan yang berlaku dari sejak masa kolonial Belanda.

Kini Reformasi Birokrasi telah berjalan selama kurang lebih 6 tahun dan perjalanan penyempurnaan tahap yang sudah dijalankan ini sudah memasuki pada tahapan selanjutnya, yakni Reformasi Birokrasi Jilid II dengan Transformasi Kelembagaan. DJPB sebagai unit bentukan dari Reformasi Birokrasi ini mendapatkan amanat untuk dapat mentransformasikan dirinya lebih sempurna dan baik lagi. Tahapan awal untuk berlepas dari segala bentuk ‘dosa masa lalu’ kini sudah hampir selesai dan saatnya untuk berbenah dengan menganut best practise yang sudah diterapkan oleh organisasi lain dan juga kajian ilmiah secara mendalam agar visi organisasi dapat benar-benar tercapai. Inllah yang menjadi inti dari Transformasi Kelembagaan.

Menuju Sistem yang Terintegrasi (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)

Terintegrasinya seluruh sistem yang dijalankan dalam rangka tugas pokok dan fungsi merupakan idaman yang sangat diharapkan dapat diimplementasikan di DJPB. Hal ini juga adalah salah satu bentuk perwujudan aspek modernitas yang menjadi bagian dari pernyataan visi DJPB. Pengintegrasian sistem inilah yang sedang diusahakan untuk dicapai dengan pencanangan sistem baru bernama Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

SPAN sudah menjadi salah satu amanat paket Undang-undang Keuangan Negara yang harus dijalankan DJPB dan juga beberapa unit lainnya di Kementerian Keuangan. Untuk membentuk sistem ini memang diperlukan perencanaan dan persiapan yang matang dan dalam waktu yang panjang. Sistem ini diharapkan baru dapat berjalan pada tahun anggaran 2013 dan proses perumusannya sudah diinisiasikan semenjak tahun 2004 yang lalu.

Dengan semakin dekatnya implementasi sistem baru ini, pada seluruh unit DJPB sudah terasa gaung persiapan menyambut sistem ini. Pada tiap unit dibentuk Duta SPAN yang memberikan wawasan kepada seluruh pegawai akan gambaran sistem ini sehingga semuanya siap menjalankannya. Sosialisasi-sosialisasi pun kerap dilaksanakan dan pembahasan kajian ilmiah untuk itu sudah disediakan.

Pengimplementasian SPAN akan membawa era baru perbendaharaan dengan integrasi database yang sekarang ini masih terpencar-pencar berbeda tiap unitnya, digitalisasi proses sehingga birokrasi menjadi less paper, dan penyempurnaan proses bisnis agar lebih efektif serta efisien. Bagi saya pribadi, hal ini merupakan konsep yang benar-benar luar biasa dan mencerminkan begitu kuatnya semangat perubahan pada DJPB.

Nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Hari Uang Republik Indonesia

Pada setiap organisasi pasti terdapat nilai-nilai yang dijunjung tinggi sebagai spirit utama dan pedoman yang menjiwai seluruh pelaksanaan kinerja organisasi. DJPB juga mempunyai nilai-nilai organisasi sendiri yang kemudian dileburkan menjadi satu dengan unit-unit Kementerian Keuangan lainnya menjadi nilai-nilai Kementerian Keuangan berikut ini :

[INTEGRITAS]  Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral [PROFESIONALISME] Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi [SINERGI] Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas [PELAYANAN] Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman [KESEMPURNAAN] Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Nilai-nilai Kementerian Keuangan memang masih berupa hal yang baru dicetuskan berdasar kesepakatan bersama, walaupun nilai-nilai tersebut sebenarnya sudah ada dan diusahakan diterapkan seiring dengan semangat reformasi birokrasi dari sejak awal. Karena masih terhitung baru, maka belakangan ini saya rasakan nilai-nilai ini kerap disosialisasikan dan diinternalisasikan pada seluruh pegawai, tak terkecuali pada DJPB.

Memang terkesan mulanya nilai-nilai ini hanyalah kata-kata yang begitu tinggi keabstrakannya. Namun, bila ditilik lebih jauh lagi, pengaruh akan nilai ini bila semua pihak pada Kementerian Keuangan dapat menjiwainya dengan baik, maka akan sangat mempunyai pengaruh positif dalam mendukung pencapaian visi organisasi.

Nilai-nilai Kementerian Keuangan inilah yang tampak menjadi spirit utama pada peringatan Hari Uang Republik Indonesia ke-65 ini yang jatuh pada tanggal 30 Oktober 2011. Sejarah telah mencatat pada tanggal 30 Oktober 1946 silam lahirlah Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah dan beredar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggal inilah yang kemudian dijadikan sebagai momen peringatan akan semangat pembaruan keuangan negara agar terus menyala pada organisasi Kementerian Keuangan. Hal lebih lanjut mengenai Hari Uang RI dapat dibaca pada tautan berikut.

Dirgahayu Uang Republik Indonesia. Dirgahayu Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan semoga terus berjaya.

Menjadi Bagian dari Perubahan, Yes I Will

Dua puluh Oktober 2010 menjadi tanggal yang begitu berkenang untuk saya pribadi. Pada tanggal inilah saya ditempatkan pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang bernama Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Cerita lengkap mengenai bagaimana peristiwa ini berlangsung setahun yang lalu dapat dibaca pada postingan saya yang berjudul Babak Baru Itu pun Dimulai.

Setahun itu dijalani dalam proses yang terasa begitu singkat. Walaupun terasa sesingkat itu, ternyata setelah saya kilas ulang kembali telah terjadi begitu banyak peristiwa antara saya dengan instansi DJPB ini. Saya kini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari instansi ini dan lebih khususnya ditempatkan pada salah satu unitnya yakni Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan.

Rasa cinta saya dengan instansi ini mengalami dinamika dalam proses saya menjalani kebergabungan saya di DJPB. Berbagai macam hal telah dialami, baik itu hal yang cocok atau pun tidak menurut saya pribadi. Namun, mengingat keterikatan saya padanya dan juga pencapaian visi organisasi ini, rasa cinta harus tetap ada dan senantiasa tumbuh seiring dengan waktu.

Ini baru setahun yang sudah berlalu dengan instansi ini. Ke depannya masih terbentang pelbagai kemungkinan perkembangan saya dan organisasi ini. Yang saya prediksikan dengan apa yang terjadi pada masa depan organisasi ini adalah adanya perubahan. Ini sudah menjadi tuntutan zaman dan mutlak suatu keharusan bagi organisasi yang terbaik.

Setahun sudah saya menjadi bagian dari DJPB dan DJPB membutuhkan personel-personel yang siap mengawalnya menuju perubahan. Proses perubahan itu kini tengah berlangsung dan dengan kecintaan yang sedah saya genapkan sepenuh hati, maka mau tak mau saya harus menyatakan kesiapan saya untuk menjadi bagian perubahan. For DJPB, Yes I Will Be a Part of Change.

Painan, 30 Oktober 2011, 00.30